Kabar tentang bansos khusus lansia sebesar Rp600 ribu per bulan kembali ramai diperbincangkan di awal tahun 2026. Banyak keluarga yang memiliki orang tua atau kakek nenek usia lanjut bertanya-tanya, apakah mereka berhak menerima bantuan ini?
Informasi di media sosial sering kali simpang siur, ada yang bilang semua lansia otomatis dapat, ada pula yang menyebut harus daftar dulu. Belum lagi soal jadwal pencairan yang katanya berbeda-beda tiap daerah.
Nah, artikel ini akan meluruskan fakta seputar bansos lansia Rp600 ribu tahun 2026, mulai dari dasar hukumnya, kriteria penerima yang sebenarnya, cara cek kepesertaan, hingga jadwal pencairan terbaru. Simak sampai tuntas agar tidak termakan hoax.
Apa Itu Bansos Lansia Rp 600 Ribu?
Bansos lansia Rp600 ribu merujuk pada Program Keluarga Harapan (PKH) komponen lansia yang dikelola Kementerian Sosial. Ini bukan program terpisah, melainkan bagian dari skema PKH yang sudah berjalan sejak tahun-tahun sebelumnya.
PKH komponen lansia diberikan kepada keluarga pra-sejahtera yang memiliki anggota keluarga berusia 60 tahun ke atas. Nominal Rp600 ribu adalah besaran per tahap pencairan, bukan per bulan, yang dibayarkan sebanyak 4 kali dalam setahun.
Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang diperbaharui melalui regulasi turunannya, total bantuan PKH lansia adalah Rp2.400.000 per tahun, dibagi menjadi 4 tahap dengan masing-masing tahap Rp600.000.
Program ini berbeda dengan bantuan pensiun atau tunjangan hari tua dari BPJS Ketenagakerjaan. PKH lansia murni bantuan sosial untuk keluarga tidak mampu yang memiliki lansia, bukan berdasarkan kontribusi iuran seperti program jaminan sosial lainnya.
Fakta vs Mitos Bansos Lansia 2026
Klaim bahwa semua lansia di Indonesia otomatis mendapat bansos Rp600 ribu adalah tidak akurat. Berdasarkan mekanisme PKH yang dikelola Kemensos, bantuan hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori desil 1-4 atau kelompok termiskin.
Faktanya, bansos lansia bukan program universal yang diberikan ke semua warga lanjut usia. Ada proses seleksi ketat berdasarkan kondisi ekonomi keluarga, validasi data kependudukan, dan verifikasi lapangan oleh pendamping sosial.
Beberapa mitos yang beredar dan perlu diluruskan:
Mitos 1: Semua orang yang sudah 60 tahun otomatis dapat bansos lansia Faktanya, usia 60 tahun ke atas hanyalah salah satu syarat. Kriteria utama adalah keluarga harus masuk kategori pra-sejahtera dalam DTKS dan belum menerima bantuan sejenis dari pemerintah. Lansia dari keluarga mampu tidak akan masuk daftar penerima.
Mitos 2: Bansos lansia Rp600 ribu diberikan setiap bulan Nominal Rp600 ribu adalah besaran per tahap, bukan per bulan. Pencairan dilakukan 4 kali setahun (Januari, April, Juli, Oktober), sehingga total setahun adalah Rp2.400.000. Jadi, dalam satu bulan lansia tidak menerima uang bulanan rutin.
Mitos 3: Bisa daftar mandiri secara online untuk dapat bansos lansia Pendaftaran PKH tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat. Penetapan penerima berdasarkan data DTKS yang dikelola pemerintah melalui survei ke rumah-rumah oleh petugas BPS dan Dinsos, bukan sistem pendaftaran online terbuka.
Mitos 4: Bansos lansia sama dengan bantuan BPJS atau pensiun PKH lansia adalah bantuan sosial tunai tanpa kewajiban iuran. Berbeda dengan pensiun yang didapat dari kontribusi masa kerja atau BPJS Ketenagakerjaan yang mensyaratkan iuran bulanan. Penerima PKH lansia justru adalah mereka yang tidak memiliki jaminan pensiun.
Siapa yang Berhak Menerima Bansos Lansia?
Kriteria penerima PKH komponen lansia sangat spesifik dan ketat. Tidak cukup hanya memenuhi syarat usia, tapi harus lolos beberapa tahapan verifikasi.
Syarat utama penerima:
- Berusia 60 tahun ke atas pada saat pendataan
- Terdaftar dalam DTKS dengan kategori desil 1-4 (keluarga sangat miskin hingga miskin)
- Tidak memiliki penghasilan tetap atau pensiun
- Tidak sedang menerima bantuan sejenis dari pemerintah pusat
- Memiliki NIK valid yang terdaftar di Dukcapil
- Tinggal di wilayah Indonesia (bukan WNI di luar negeri)
Kriteria keluarga pra-sejahtera yang dinilai:
Kondisi rumah yang tidak layak huni, akses sanitasi terbatas, tidak memiliki aset produktif seperti tanah atau kendaraan bernilai tinggi, penghasilan keluarga di bawah garis kemiskinan daerah, dan tidak ada anggota keluarga yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, atau karyawan BUMN.
Proses penetapan dilakukan secara berjenjang. Dimulai dari survei rumah tangga oleh petugas BPS untuk memperbarui DTKS, lalu verifikasi oleh pendamping sosial Kemensos, validasi data NIK dengan Dukcapil, hingga penetapan final oleh Dinas Sosial kabupaten/kota.
Satu keluarga bisa menerima lebih dari satu komponen PKH jika memenuhi kriteria. Misalnya, keluarga yang punya lansia sekaligus anak sekolah, maka akan menerima PKH komponen lansia ditambah PKH komponen pendidikan, dengan total bantuan yang dijumlahkan sesuai ketentuan masing-masing komponen.
Namun, jika lansia sudah menerima pensiun meski nominalnya kecil, atau ada anggota keluarga yang berpenghasilan tetap di atas UMR, maka tidak akan masuk daftar penerima PKH lansia karena dianggap masih ada sumber penghasilan.
Cara Cek Penerima Bansos Lansia 2026
Untuk mengetahui apakah nama lansia di keluarga terdaftar sebagai penerima PKH, ada beberapa metode resmi yang bisa digunakan. Hindari situs atau aplikasi yang tidak jelas kredibilitasnya.
Cek via Website Cekbansos Kemensos
- Buka browser di HP atau laptop
- Akses situs resmi cekbansos.kemensos.go.id
- Pilih provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat lansia tinggal
- Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) lansia sesuai KTP
- Ketik kode keamanan (captcha) yang muncul di layar
- Klik “Cari Data”
- Hasil pencarian akan menampilkan status kepesertaan dan jenis bantuan yang diterima
Jika muncul keterangan “PKH” atau “Program Keluarga Harapan” dengan status aktif, berarti lansia tersebut terdaftar sebagai penerima. Data yang ditampilkan juga mencakup informasi komponen PKH apa saja yang diterima keluarga tersebut.
Cek via Aplikasi Cek Bansos (Mobile)
Download aplikasi resmi “Cek Bansos” dari Kemensos di Google Play Store. Setelah install, buat akun menggunakan NIK dan data diri yang valid.
Login ke aplikasi, pilih menu “Cek Penerima Manfaat”, masukkan NIK lansia atau nama kepala keluarga. Aplikasi akan menampilkan status kepesertaan, riwayat penerimaan bantuan, dan informasi jadwal pencairan terdekat.
Keuntungan menggunakan aplikasi adalah notifikasi otomatis setiap ada update jadwal pencairan atau perubahan status kepesertaan, sehingga penerima tidak perlu cek manual berulang kali.
Cek via Kantor Dinas Sosial
Cara paling akurat adalah datang langsung ke kantor Dinas Sosial kabupaten/kota atau kecamatan. Bawa dokumen seperti KTP lansia, Kartu Keluarga, dan bukti domisili.
Petugas akan melakukan pengecekan melalui sistem internal yang lebih lengkap dan real-time. Jika ada kesalahan data atau nama tidak muncul padahal merasa memenuhi syarat, bisa langsung konsultasi dan mengajukan pemutakhiran data di tempat.
Metode ini juga memungkinkan untuk mendapat informasi detail tentang nominal yang akan diterima, jadwal pencairan di wilayah tersebut, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk tetap menjadi penerima aktif.
Cek via Pendamping PKH
Setiap wilayah memiliki pendamping PKH yang bertugas memantau dan membantu keluarga penerima manfaat (KPM). Nomor kontak pendamping biasanya tersedia di kantor kelurahan atau desa.
Hubungi pendamping PKH, sebutkan nama dan NIK lansia, mereka akan mengecek di database lapangan. Pendamping juga bisa memberikan informasi tambahan tentang kewajiban yang harus dipenuhi agar bantuan tetap cair setiap tahap.
Nominal dan Komponen PKH Lansia
PKH lansia Rp600 ribu per tahap adalah salah satu dari beberapa komponen PKH yang ada. Berikut rincian lengkap nominal PKH berdasarkan komponen penerima:
| Komponen PKH | Nominal per Tahap | Total per Tahun | Frekuensi |
|---|---|---|---|
| Ibu Hamil/Nifas | Rp750.000 | Rp3.000.000 | 4 tahap/tahun |
| Anak Usia Dini (0-6 tahun) | Rp750.000 | Rp3.000.000 | 4 tahap/tahun |
| Anak SD/Sederajat | Rp225.000 | Rp900.000 | 4 tahap/tahun |
| Anak SMP/Sederajat | Rp375.000 | Rp1.500.000 | 4 tahap/tahun |
| Anak SMA/Sederajat | Rp500.000 | Rp2.000.000 | 4 tahap/tahun |
| Lansia (60 tahun ke atas) | Rp600.000 | Rp2.400.000 | 4 tahap/tahun |
| Penyandang Disabilitas Berat | Rp600.000 | Rp2.400.000 | 4 tahap/tahun |
Nominal di atas berdasarkan Peraturan Menteri Sosial terbaru dan dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah. Jika satu keluarga memiliki lebih dari satu komponen, total bantuan akan dijumlahkan dalam satu rekening penerima.
Contoh: Keluarga Pak Budi memiliki nenek usia 65 tahun (lansia) dan cucu kelas 3 SD. Maka total PKH per tahap = Rp600.000 (lansia) + Rp225.000 (SD) = Rp825.000 yang diterima 4 kali setahun.
Pencairan dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk Kemensos, yaitu bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN. Penerima akan mendapat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau Kartu Combo yang berfungsi sebagai kartu ATM untuk mengambil bantuan.
Jadwal Pencairan Bansos Lansia 2026
Pencairan PKH lansia dilakukan dalam 4 tahap sepanjang tahun. Berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya dan informasi dari beberapa Dinsos daerah, berikut estimasi jadwal pencairan 2026:
| Tahap | Periode Pencairan | Nominal | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Tahap 1 | Januari – Februari 2026 | Rp600.000 | Pencairan awal tahun, biasanya paling lambat akhir Februari |
| Tahap 2 | April – Mei 2026 | Rp600.000 | Pencairan triwulan kedua |
| Tahap 3 | Juli – Agustus 2026 | Rp600.000 | Pencairan pertengahan tahun |
| Tahap 4 | Oktober – November 2026 | Rp600.000 | Pencairan akhir tahun, termasuk penyesuaian jika ada |
Jadwal di atas bersifat estimasi dan dapat berbeda antar daerah tergantung kesiapan data dan koordinasi dengan bank penyalur. Beberapa wilayah mungkin lebih cepat, ada juga yang sedikit terlambat karena faktor teknis atau administrasi.
Penerima akan mendapat SMS notifikasi dari nomor resmi Kemensos (tidak ada nomor pribadi atau awalan asing) yang memberitahu bahwa bantuan sudah cair dan bisa diambil di ATM bank penyalur atau agen Himbara terdekat.
Jika sampai batas waktu pencairan sudah lewat tapi belum ada notifikasi atau dana tidak masuk, segera hubungi pendamping PKH atau datang ke kantor Dinsos setempat untuk klarifikasi. Bawa KTP, Kartu Keluarga, dan KKS sebagai bukti kepesertaan.
Penting untuk diingat bahwa pencairan setiap tahap memiliki masa berlaku. Jika dalam waktu 3 bulan setelah notifikasi dana tidak diambil, bisa hangus dan dikembalikan ke kas negara. Maka dari itu, segera ambil bantuan setelah menerima pemberitahuan.
Kewajiban Penerima PKH Lansia
Menerima PKH lansia bukan tanpa kewajiban. Ada beberapa komitmen yang harus dipenuhi agar bantuan tetap cair di tahap-tahap berikutnya.
Kewajiban kesehatan:
Lansia penerima PKH wajib melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 1 kali dalam 3 bulan ke Puskesmas atau Posyandu Lansia setempat. Pemeriksaan mencakup pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kondisi kesehatan umum.
Hasil pemeriksaan akan dicatat dalam buku kesehatan yang dipegang keluarga dan di-copy ke sistem oleh tenaga kesehatan. Data ini menjadi salah satu syarat pencairan tahap berikutnya. Jika tidak ada catatan kunjungan kesehatan, pencairan bisa tertunda atau bahkan dihentikan.
Kewajiban sosial:
Keluarga penerima wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang diadakan oleh pendamping PKH minimal 1 kali sebulan. Pertemuan ini berisi edukasi tentang pola hidup sehat, pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
Absensi di pertemuan P2K2 juga dicatat dan menjadi pertimbangan kelayakan penerima untuk tetap mendapat bantuan. Jika sering absen tanpa alasan jelas, bisa dianggap tidak kooperatif dan berisiko dikeluarkan dari program.
Kewajiban verifikasi data:
Setiap tahun, KPM wajib melakukan verifikasi dan validasi data (verval) untuk memastikan informasi di sistem masih akurat. Jika ada perubahan kondisi seperti lansia meninggal dunia, pindah alamat, atau kondisi ekonomi membaik, wajib melaporkan ke pendamping atau Dinsos.
Ketidakjujuran dalam pelaporan data bisa berakibat pencabutan status sebagai penerima dan kemungkinan pengembalian bantuan yang sudah diterima, bahkan sanksi hukum jika terbukti ada unsur penipuan.
Penggunaan bantuan:
Meski tidak ada aturan baku tentang penggunaan uang bantuan, pemerintah menganjurkan agar dana digunakan untuk kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, obat-obatan, atau kebutuhan kesehatan lansia. Tidak diperkenankan untuk hal-hal yang tidak produktif atau konsumtif berlebihan.
Cara Mengajukan Jika Belum Terdaftar
Lansia yang merasa memenuhi syarat tapi belum terdaftar sebagai penerima PKH bisa mengajukan melalui mekanisme resmi. Tidak ada jalur pendaftaran online, semuanya harus melalui proses offline dengan verifikasi langsung.
Langkah pertama adalah mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW dan kelurahan/desa setempat. Dokumen ini menjadi bukti awal bahwa keluarga memang termasuk kategori pra-sejahtera.
Setelah SKTM didapat, datang ke kantor Dinas Sosial kecamatan atau kabupaten/kota dengan membawa:
- KTP lansia (asli dan fotokopi)
- Kartu Keluarga terbaru
- SKTM dari kelurahan/desa
- Surat keterangan domisili (jika ada)
- Foto rumah tampak depan dan dalam
- Dokumen pendukung lain seperti surat keterangan penghasilan (jika ada)
Sampaikan kepada petugas bahwa ingin mengajukan pendaftaran DTKS untuk mendapat PKH komponen lansia. Petugas akan mencatat pengajuan dan menjadwalkan survei lapangan.
Tim surveyor akan datang ke rumah untuk melakukan penilaian kondisi ekonomi secara langsung. Mereka akan mengecek kondisi rumah, aset yang dimiliki, sumber penghasilan keluarga, dan mengisi formulir verifikasi.
Proses verifikasi bisa memakan waktu 1-3 bulan tergantung antrian dan jadwal tim. Jika lolos tahap ini, data akan diinput ke DTKS dan diteruskan ke Kemensos untuk penetapan final sebagai KPM PKH.
Perlu dipahami bahwa pengajuan tidak menjamin langsung diterima. Ada kuota penerima di setiap daerah berdasarkan alokasi anggaran. Prioritas diberikan kepada keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah dan memiliki komponen PKH terbanyak.
Jika ada pihak yang meminta uang atau imbalan untuk “mempercepat” proses pendaftaran, bisa dipastikan itu penipuan. Semua proses pendaftaran PKH bersifat gratis tanpa dipungut biaya apapun.
Perbedaan PKH Lansia dengan Bantuan Lainnya
Banyak yang masih bingung membedakan PKH lansia dengan program bantuan lain untuk lansia. Berikut perbandingan singkatnya:
| Program | Nominal | Sumber | Kriteria |
|---|---|---|---|
| PKH Lansia | Rp600.000 per tahap (4x setahun) | Kemensos | Keluarga pra-sejahtera usia 60+ di DTKS |
| BPNT Lansia | Rp200.000 per bulan | Kemensos | Keluarga pra-sejahtera dengan KKS, untuk beli bahan pangan |
| Asistensi Sosial Lansia Terlantar | Rp300.000 per bulan | Kemensos | Lansia terlantar tanpa keluarga atau tempat tinggal |
| Pensiun PNS/TNI/Polri | Bervariasi (jutaan rupiah) | Kemenkeu/Instansi | Pegawai negeri yang sudah purna tugas |
| JHT BPJS Ketenagakerjaan | Sesuai akumulasi iuran | BPJS Ketenagakerjaan | Pekerja yang pernah terdaftar dan bayar iuran |
PKH lansia bisa diterima bersamaan dengan BPNT karena keduanya adalah program terpisah dari Kemensos dengan tujuan berbeda. PKH untuk pemenuhan kebutuhan dasar secara tunai, BPNT khusus untuk membeli bahan pangan di e-warung.
Namun, PKH lansia tidak bisa diterima bersamaan dengan pensiun PNS atau JHT BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap sudah memiliki jaminan hari tua. Jika terdeteksi ada penerima PKH yang juga dapat pensiun, akan langsung dikeluarkan dari program.
Kontak Layanan dan Pengaduan
Jika mengalami kendala terkait PKH lansia atau ingin mengajukan pertanyaan, berikut saluran resmi yang bisa dihubungi:
Contact Center Kemensos:
- Telepon: 1500-899 (Senin-Jumat, 08.00-16.00 WIB)
- WhatsApp: 0811-1022-210
- Email: [email protected]
- Twitter: @Kemensos_RI
- Instagram: @kemensos.ri
Website Pengaduan: Akses www.lapor.go.id, pilih kategori “Kementerian Sosial”, isi formulir pengaduan secara lengkap dengan melampirkan bukti jika ada. Setiap pengaduan akan mendapat nomor tiket yang bisa dilacak progresnya.
Dinas Sosial Daerah: Untuk penanganan lebih cepat dan akurat, langsung hubungi Dinas Sosial kabupaten/kota atau kecamatan setempat. Nomor kontak tersedia di website resmi pemerintah daerah atau bisa ditanyakan ke kantor kelurahan/desa.
Pendamping PKH: Setiap wilayah memiliki pendamping PKH yang bertugas mendampingi KPM. Nomor kontak pendamping bisa didapat dari kantor desa/kelurahan atau melalui kelompok P2K2 di lingkungan setempat.
Saat mengajukan pengaduan, siapkan data lengkap seperti NIK lansia, nama kepala keluarga, alamat lengkap, nomor KKS (jika sudah punya), dan kronologi masalah yang dialami. Dokumentasi seperti foto atau screenshot juga sangat membantu proses penyelesaian.
Kesimpulan
Bansos lansia Rp600 ribu tahun 2026 adalah bagian dari PKH komponen lansia yang diberikan kepada keluarga pra-sejahtera dengan anggota berusia 60 tahun ke atas. Nominal tersebut adalah besaran per tahap, bukan per bulan, yang dibayarkan 4 kali setahun dengan total Rp2.400.000.
Tidak semua lansia otomatis dapat bantuan ini. Harus terdaftar dalam DTKS, lolos verifikasi kondisi ekonomi, dan memenuhi kewajiban seperti pemeriksaan kesehatan rutin serta kehadiran di pertemuan P2K2. Pencairan dilakukan bertahap mulai Januari hingga November melalui bank Himbara.
Bagi lansia yang belum terdaftar namun merasa memenuhi syarat, segera urus SKTM dan ajukan ke Dinsos setempat untuk survei. Ingat, semua proses gratis tanpa dipungut biaya. Waspada penipuan yang mengatasnamakan program pemerintah.
Semoga bantuan ini benar-benar sampai ke lansia yang membutuhkan. Mari jaga orang tua kita dengan sepenuh hati, bantuan pemerintah hanyalah pelengkap dari kasih sayang keluarga. Tetap sehat, bahagia, dan penuh berkah!
Sumber dan Referensi Berita
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang telah diperbarui, Pedoman Pelaksanaan PKH dari Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kemensos, serta data resmi dari situs Kementerian Sosial Republik Indonesia (kemensos.go.id). Nominal bantuan dan mekanisme pencairan dapat berubah sesuai kebijakan terbaru pemerintah. Untuk informasi paling akurat dan terkini, hubungi Kemensos Care Center di 1500-899 atau Dinas Sosial setempat.
FAQ Seputar Bansos Lansia Rp 600 Ribu 2026
1. Apakah semua lansia usia 60 tahun ke atas otomatis dapat bansos Rp600 ribu?
Tidak. PKH lansia hanya diberikan kepada keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan kategori desil 1-4 atau kelompok pra-sejahtera. Selain syarat usia 60 tahun ke atas, harus memenuhi kriteria ekonomi seperti tidak punya penghasilan tetap, tidak menerima pensiun, kondisi rumah tidak layak, dan tidak ada anggota keluarga yang bekerja sebagai PNS atau karyawan BUMN. Penetapan penerima berdasarkan survei lapangan oleh petugas, bukan pendaftaran mandiri. Jadi, lansia dari keluarga mampu atau yang sudah punya pensiun tidak akan masuk daftar penerima.
2. Berapa kali pencairan bansos lansia Rp600 ribu dalam setahun?
Pencairan dilakukan 4 kali setahun dengan nominal Rp600.000 setiap tahap, sehingga total bantuan adalah Rp2.400.000 per tahun. Jadwal pencairan biasanya pada periode Januari-Februari (tahap 1), April-Mei (tahap 2), Juli-Agustus (tahap 3), dan Oktober-November (tahap 4). Jadi, bukan pembayaran bulanan seperti gaji, melainkan triwulanan. Tanggal pasti pencairan berbeda-beda tiap daerah tergantung kesiapan data dan koordinasi dengan bank penyalur. Penerima akan mendapat SMS notifikasi dari Kemensos saat bantuan sudah cair dan bisa diambil di ATM bank Himbara.
3. Bagaimana cara mengecek apakah lansia di keluarga saya terdaftar sebagai penerima?
Cara termudah adalah akses situs cekbansos.kemensos.go.id, masukkan NIK lansia sesuai KTP, pilih wilayah tempat tinggal, lalu klik cari data. Jika terdaftar, akan muncul status “PKH” atau “Program Keluarga Harapan” dengan keterangan aktif. Cara lain bisa lewat aplikasi “Cek Bansos” di Play Store, atau datang langsung ke kantor Dinas Sosial dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga untuk pengecekan lebih detail. Bisa juga hubungi pendamping PKH di wilayah setempat yang kontaknya tersedia di kantor kelurahan/desa untuk konfirmasi status kepesertaan.
4. Apa saja kewajiban yang harus dipenuhi penerima PKH lansia agar bantuan tetap cair?
Penerima wajib melakukan pemeriksaan kesehatan rutin minimal 1 kali dalam 3 bulan ke Puskesmas atau Posyandu Lansia untuk cek tekanan darah, gula darah, dan kondisi kesehatan umum. Hasilnya dicatat dalam buku kesehatan sebagai syarat pencairan tahap berikutnya. Selain itu, keluarga wajib mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) minimal 1 kali sebulan yang diadakan pendamping PKH. Absensi di pemeriksaan kesehatan dan P2K2 akan dicatat dan menjadi pertimbangan kelayakan. Jika sering tidak hadir tanpa alasan jelas, bantuan bisa tertunda atau dihentikan. Wajib juga melaporkan jika ada perubahan data seperti lansia meninggal atau kondisi ekonomi membaik.
5. Apakah bisa menerima PKH lansia bersamaan dengan bantuan lain seperti BPNT atau pensiun?
PKH lansia bisa diterima bersamaan dengan BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) karena keduanya adalah program terpisah dari Kemensos dengan fungsi berbeda. PKH untuk kebutuhan dasar tunai, BPNT khusus untuk beli bahan pangan di e-warung. Satu keluarga yang memenuhi syarat bisa dapat keduanya sekaligus. Namun, PKH lansia TIDAK bisa diterima bersamaan dengan pensiun PNS/TNI/Polri atau Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan karena dianggap sudah punya jaminan hari tua. Jika terdeteksi penerima PKH juga dapat pensiun, akan langsung dikeluarkan dari program dan bisa diminta mengembalikan bantuan yang sudah diterima.