Kabar gembira bagi pekerja di seluruh Indonesia, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2026 resmi naik dengan kisaran 4% hingga 6,5%. Kenaikan ini dinilai cukup signifikan mengingat kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan.
Bagi pekerja, kenaikan UMK berarti daya beli yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, pertanyaannya adalah berapa nominal pasti UMK di daerah masing-masing? Apakah semua daerah naik dengan persentase yang sama?
Nah, artikel ini akan mengulas tuntas tentang UMK 2026, mulai dari dasar hukum penetapannya, daftar nominal UMK terbaru di berbagai daerah, faktor yang mempengaruhi kenaikan, hingga hak pekerja jika perusahaan tidak membayar sesuai UMK. Simak sampai selesai agar tahu hak dan kewajiban sebagai pekerja atau pemberi kerja.
Apa Itu UMK dan Bedanya dengan UMP?
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) adalah standar upah bulanan terendah yang harus dibayarkan pemberi kerja kepada pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun di wilayah kabupaten/kota tertentu. UMK ditetapkan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan masukan dari dewan pengupahan kabupaten/kota.
Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi. UMP menjadi acuan bagi kabupaten/kota yang tidak menetapkan UMK sendiri, atau sebagai batas minimum yang tidak boleh lebih rendah dari UMK yang ditetapkan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, penetapan upah minimum harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
Perbedaan mendasar antara UMK dan UMP terletak pada cakupan wilayah dan fleksibilitas. UMK lebih spesifik dan bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal, sehingga di satu provinsi bisa ada puluhan UMK yang berbeda-beda nominalnya tergantung kemampuan ekonomi masing-masing daerah.
Perlu dipahami bahwa upah minimum hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Untuk pekerja yang sudah lebih dari 1 tahun, upah harus lebih tinggi dari UMK dengan kenaikan yang disepakati dalam perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
Dasar Hukum Penetapan UMK 2026
Penetapan UMK 2026 didasarkan pada beberapa regulasi yang saling berkaitan untuk memastikan proses penetapan adil dan transparan.
Regulasi utama:
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan menjadi landasan hukum utama. PP ini mengatur mekanisme penetapan upah minimum dengan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 226 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Tahun 2025 menjadi acuan untuk penetapan UMK 2026. Kepmen ini menetapkan formula perhitungan kenaikan upah minimum berdasarkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional atau provinsi.
Peraturan Gubernur (Pergub) masing-masing provinsi yang menetapkan UMP dan UMK di wilayahnya. Setiap provinsi mengeluarkan Pergub yang berbeda dengan nomor dan tanggal penetapan yang bervariasi.
Formula perhitungan kenaikan UMK 2026:
UMK 2026 = UMK 2025 x {1 + (Pertumbuhan Ekonomi + Inflasi)}
Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi atau nasional (tergantung kebijakan daerah) dalam beberapa tahun terakhir. Inflasi yang diperhitungkan adalah proyeksi inflasi tahun 2026 berdasarkan data historis dan kondisi ekonomi terkini.
Dengan formula ini, kenaikan UMK 2026 bervariasi antara 4% hingga 6,5% tergantung kondisi ekonomi masing-masing provinsi. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi terkendali cenderung mengalami kenaikan di range atas (mendekati 6,5%), sementara daerah dengan kondisi sebaliknya ada di range bawah (sekitar 4%).
Daftar UMK 2026 di Berbagai Daerah
Berikut adalah daftar UMK 2026 di beberapa daerah utama yang sudah ditetapkan. Data ini berdasarkan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi yang dikeluarkan akhir tahun 2025:
| Provinsi/Kabupaten/Kota | UMK 2025 | UMK 2026 | Kenaikan |
|---|---|---|---|
| DKI Jakarta | Rp5.067.381 | Rp5.396.464 | 6,5% |
| Kota Bekasi (Jabar) | Rp5.084.000 | Rp5.404.440 | 6,3% |
| Kota Depok (Jabar) | Rp5.084.000 | Rp5.404.440 | 6,3% |
| Kab. Karawang (Jabar) | Rp5.342.000 | Rp5.683.730 | 6,4% |
| Kota Bandung (Jabar) | Rp3.910.000 | Rp4.156.350 | 6,3% |
| Kota Surabaya (Jatim) | Rp4.961.500 | Rp5.274.000 | 6,3% |
| Kab. Sidoarjo (Jatim) | Rp4.961.500 | Rp5.274.000 | 6,3% |
| Kota Semarang (Jateng) | Rp3.069.000 | Rp3.262.410 | 6,3% |
| Kota Yogyakarta (DIY) | Rp2.183.000 | Rp2.320.570 | 6,3% |
| Kota Batam (Kepri) | Rp4.416.000 | Rp4.703.010 | 6,5% |
| Kota Medan (Sumut) | Rp3.544.000 | Rp3.767.320 | 6,3% |
| Kota Makassar (Sulsel) | Rp3.815.000 | Rp4.055.950 | 6,3% |
| Kota Balikpapan (Kaltim) | Rp4.025.000 | Rp4.286.580 | 6,5% |
| Kota Denpasar (Bali) | Rp3.200.000 | Rp3.401.600 | 6,3% |
Nominal di atas berdasarkan Peraturan Gubernur masing-masing provinsi dan dapat berubah jika ada revisi kebijakan. Untuk daerah yang tidak tercantum dalam tabel, bisa mengecek langsung ke Dinas Ketenagakerjaan setempat atau website resmi pemerintah provinsi.
Perlu dicatat bahwa DKI Jakarta memiliki UMK tertinggi di Indonesia dengan nominal Rp5.396.464 untuk tahun 2026, naik 6,5% dari tahun sebelumnya. Ini disebabkan oleh biaya hidup di Jakarta yang memang paling tinggi di Indonesia.
Faktor yang Mempengaruhi Kenaikan UMK
Kenaikan UMK tidak ditentukan secara sembarangan, tapi melalui perhitungan yang mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi dan sosial.
Pertumbuhan ekonomi daerah:
Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi umumnya memiliki kenaikan UMK lebih besar. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kemampuan dunia usaha untuk menyerap kenaikan biaya tenaga kerja tanpa membahayakan kelangsungan bisnis.
Provinsi seperti DKI Jakarta, Kepulauan Riau (Batam), dan Kalimantan Timur yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional cenderung menetapkan kenaikan UMK mendekati 6,5%, sementara daerah dengan pertumbuhan lebih lambat ada di kisaran 4%-5%.
Tingkat inflasi:
Inflasi mencerminkan kenaikan biaya hidup yang harus ditanggung pekerja. Kenaikan upah minimal harus bisa mengimbangi inflasi agar daya beli pekerja tidak menurun.
Tahun 2025-2026, inflasi nasional diprediksi terkendali di kisaran 2,5%-3,5%. Angka ini menjadi salah satu komponen dalam formula perhitungan kenaikan UMK yang akhirnya menghasilkan kenaikan total 4%-6,5%.
Kemampuan perusahaan:
Dewan Pengupahan juga mempertimbangkan masukan dari asosiasi pengusaha tentang kemampuan perusahaan dalam membayar upah. Jika mayoritas perusahaan di suatu daerah mengalami kesulitan finansial, kenaikan UMK bisa ditekan di range bawah.
Sebaliknya, di daerah dengan kondisi bisnis yang sehat dan banyak investasi masuk, kenaikan UMK bisa lebih agresif karena dianggap perusahaan mampu menyerap kenaikan biaya tenaga kerja.
Kebutuhan hidup layak (KHL):
Survei Kebutuhan Hidup Layak dilakukan setiap tahun untuk menghitung berapa biaya hidup minimal yang dibutuhkan seorang pekerja lajang untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum selama satu bulan.
Hasil survei KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penetapan UMK. Meski UMK tidak selalu sama persis dengan KHL, tapi minimal harus mendekati agar pekerja bisa hidup layak.
Produktivitas tenaga kerja:
Kenaikan upah idealnya sebanding dengan kenaikan produktivitas. Daerah dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang signifikan bisa mengakomodasi kenaikan upah lebih tinggi karena output per pekerja juga meningkat.
Data produktivitas ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan sektor-sektor industri utama di masing-masing daerah.
Siapa yang Berhak Menerima UMK?
Tidak semua pekerja otomatis mendapat gaji sesuai UMK. Ada kriteria tertentu yang menentukan siapa yang berhak.
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun:
UMK adalah standar upah minimum untuk pekerja pemula atau yang masa kerjanya belum mencapai 1 tahun. Setelah 1 tahun bekerja, upah harus dinaikkan di atas UMK sesuai struktur skala upah perusahaan atau kesepakatan kerja bersama.
Kenaikan setelah 1 tahun kerja biasanya diatur dalam perjanjian kerja individu atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara serikat pekerja dan perusahaan. Besaran kenaikan bervariasi tergantung kinerja dan kebijakan perusahaan.
Pekerja dengan status tetap maupun kontrak:
Baik pekerja tetap, kontrak (PKWT), maupun outsourcing berhak mendapat upah minimal sesuai UMK jika masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Status kepegawaian tidak menghilangkan hak atas upah minimum.
Pekerja outsourcing yang ditempatkan di perusahaan pengguna juga berhak mendapat upah sesuai UMK di wilayah tempat bekerja, bukan di wilayah domisili perusahaan outsourcing.
Pengecualian:
Ada beberapa kategori pekerja yang tidak terikat pada ketentuan UMK:
Pekerja magang atau peserta program pemagangan yang sifatnya untuk pembelajaran, bukan hubungan kerja formal. Mereka mendapat uang saku atau tunjangan sesuai perjanjian magang, bukan upah.
Pekerja paruh waktu atau pekerja lepas yang upahnya dihitung berdasarkan jam kerja atau proyek, dengan konversi yang disesuaikan. Misalnya, jika UMK Rp5 juta per bulan (173 jam), maka upah per jam minimal sekitar Rp28.900.
Pekerja di perusahaan yang mendapat penangguhan kewajiban UMK dari Dinas Ketenagakerjaan karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak memungkinkan. Penangguhan ini harus melalui proses verifikasi ketat dan bersifat sementara.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Gaji di Bawah UMK?
Jika merasa gaji yang diterima di bawah UMK padahal memenuhi kriteria, ada langkah-langkah yang bisa diambil untuk memperjuangkan hak.
Konfirmasi status dan masa kerja:
Pastikan terlebih dahulu bahwa masa kerja memang kurang dari 1 tahun atau berada dalam kategori yang berhak mendapat UMK. Cek slip gaji, kontrak kerja, dan dokumen kepegawaian untuk memastikan tidak ada kesalahan administrasi.
Kadang, gaji pokok memang di bawah UMK tapi ada tunjangan tetap yang jika dijumlahkan total upah melebihi UMK. Menurut regulasi, yang diperhitungkan adalah upah tanpa tunjangan yang bersifat tidak tetap (seperti lembur, bonus, insentif kinerja).
Komunikasi internal dengan HRD:
Langkah pertama adalah berbicara dengan departemen Human Resources atau personalia perusahaan. Sampaikan dengan sopan bahwa gaji yang diterima tampaknya tidak sesuai dengan UMK yang berlaku.
Bawa data pendukung seperti Peraturan Gubernur tentang UMK, slip gaji, dan kontrak kerja. Tanyakan apakah ada komponen upah yang belum diperhitungkan atau ada kebijakan khusus yang berlaku.
Banyak kasus yang terselesaikan di tahap ini karena kesalahan administrasi atau kesalahpahaman tentang komponen upah yang masuk perhitungan UMK.
Laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan:
Jika komunikasi internal tidak membuahkan hasil, pekerja bisa mengadu ke Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) kabupaten/kota atau provinsi. Aduan bisa dilakukan secara langsung dengan datang ke kantor atau melalui kanal pengaduan online.
Siapkan dokumen seperti slip gaji, kontrak kerja, KTP, dan bukti-bukti lain yang relevan. Disnaker akan melakukan investigasi dan mediasi antara pekerja dan perusahaan.
Proses mediasi di Disnaker umumnya memakan waktu 2-4 minggu. Jika mediasi berhasil, perusahaan akan membayar kekurangan upah ditambah kompensasi. Jika gagal, kasus bisa dilanjutkan ke jalur hukum.
Jalur hukum melalui Pengadilan Hubungan Industrial:
Sebagai langkah terakhir, pekerja bisa menggugat perusahaan melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Ini adalah jalur litigasi yang memerlukan pengacara dan proses lebih formal.
Gugatan bisa menuntut pembayaran selisih upah yang belum dibayar ditambah denda atau kompensasi. Namun, jalur ini memerlukan waktu lebih lama (bisa 6-12 bulan) dan biaya yang tidak sedikit.
Banyak pekerja lebih memilih mediasi atau menyelesaikan secara internal karena jalur hukum berisiko merusak hubungan kerja dan memerlukan energi serta biaya yang cukup besar.
Laporkan ke serikat pekerja:
Jika perusahaan memiliki serikat pekerja atau bergabung dengan federasi serikat pekerja, laporkan kasus ini kepada mereka. Serikat pekerja bisa membantu negosiasi kolektif dan memberikan bantuan hukum jika diperlukan.
Kewajiban Perusahaan Terkait UMK 2026
Perusahaan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi ketentuan UMK. Berikut yang harus dilakukan pengusaha:
Membayar upah minimal sesuai UMK:
Semua perusahaan yang beroperasi di suatu wilayah wajib membayar upah minimal sesuai UMK yang berlaku di wilayah tersebut untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun.
Pembayaran harus dilakukan tepat waktu sesuai kesepakatan dalam kontrak kerja, umumnya setiap akhir bulan atau awal bulan berikutnya. Keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah bisa dikenakan sanksi.
Menyusun struktur dan skala upah:
Perusahaan wajib memiliki struktur dan skala upah yang jelas, yang menunjukkan bagaimana upah ditentukan untuk setiap jabatan dan masa kerja. Struktur ini harus didaftarkan ke Dinas Ketenagakerjaan setempat.
Dalam struktur upah harus jelas bahwa pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun mendapat minimal sesuai UMK, dan ada mekanisme kenaikan berkala untuk yang sudah lebih dari 1 tahun.
Memberikan slip gaji yang jelas:
Setiap pekerja berhak mendapat slip gaji yang merinci komponen upah: gaji pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, potongan, dan total upah bersih yang diterima.
Transparansi ini penting agar pekerja bisa mengecek apakah upah yang diterima sudah sesuai ketentuan atau belum. Slip gaji juga menjadi bukti jika terjadi sengketa di kemudian hari.
Mengajukan penangguhan jika tidak mampu:
Jika perusahaan benar-benar mengalami kesulitan keuangan dan tidak mampu membayar sesuai UMK, bisa mengajukan permohonan penangguhan kewajiban UMK ke Dinas Ketenagakerjaan.
Permohonan harus disertai bukti-bukti keuangan seperti laporan keuangan, laporan rugi laba, dan dokumen pendukung lainnya. Penangguhan bersifat sementara dan akan dievaluasi secara berkala.
Selama masa penangguhan, perusahaan tetap harus membayar upah sesuai kemampuan (dengan negosiasi bersama pekerja atau serikat pekerja) dan berkomitmen untuk membayar selisihnya setelah kondisi keuangan membaik.
Sanksi bagi perusahaan yang melanggar:
Perusahaan yang terbukti membayar upah di bawah UMK tanpa izin penangguhan bisa dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
Selain sanksi administratif, perusahaan juga bisa dituntut secara perdata untuk membayar selisih upah yang belum dibayar ditambah kompensasi, serta sanksi pidana sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Dampak Kenaikan UMK terhadap Pekerja dan Pengusaha
Kenaikan UMK memiliki dampak berbeda bagi pekerja dan pengusaha. Memahami kedua perspektif ini penting untuk melihat gambaran lengkap.
Dampak bagi pekerja:
Kenaikan UMK 6,5% berarti daya beli meningkat sekitar Rp200.000 – Rp350.000 per bulan tergantung nominal UMK di masing-masing daerah. Ini membantu pekerja mengimbangi inflasi dan meningkatkan kesejahteraan.
Dengan upah lebih tinggi, pekerja bisa mengalokasikan lebih banyak untuk tabungan, pendidikan anak, atau kebutuhan lain di luar kebutuhan pokok. Ini juga mendorong konsumsi yang pada akhirnya menggerakkan ekonomi.
Namun, ada potensi dampak negatif jika perusahaan merespons kenaikan UMK dengan PHK atau pengurangan jam kerja untuk menekan biaya. Meski ini melanggar regulasi, dalam praktik kadang terjadi terutama di perusahaan kecil yang margin profitnya tipis.
Dampak bagi pengusaha:
Kenaikan UMK 6,5% berarti biaya tenaga kerja naik signifikan, terutama bagi perusahaan padat karya. Untuk perusahaan dengan 100 pekerja dan rata-rata upah Rp5 juta, kenaikan UMK berarti tambahan biaya Rp32,5 juta per bulan atau hampir Rp400 juta per tahun.
Pengusaha harus menyesuaikan struktur biaya, yang bisa berarti menaikkan harga produk, meningkatkan efisiensi operasional, atau mengurangi profit margin. Di sektor yang kompetitif, pilihan ini tidak mudah.
Namun, dari sisi positif, upah lebih tinggi bisa meningkatkan motivasi dan produktivitas pekerja, mengurangi turnover (yang biaya rekrutmen dan trainingnya juga tidak murah), serta meningkatkan citra perusahaan sebagai pemberi kerja yang bertanggung jawab.
Mencari keseimbangan:
Idealnya, kenaikan UMK harus sejalan dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah, pengusaha, dan pekerja perlu duduk bersama dalam Dewan Pengupahan untuk merumuskan kebijakan yang adil bagi semua pihak.
Pengusaha perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah produk dan efisiensi, bukan hanya mengandalkan upah murah sebagai keunggulan kompetitif. Pekerja juga perlu terus meningkatkan keterampilan agar produktivitas meningkat seiring kenaikan upah.
Cara Cek UMK 2026 di Daerah Masing-Masing
Untuk mengetahui UMK terbaru di daerah tempat bekerja, ada beberapa cara yang bisa dilakukan:
Cek website Dinas Ketenagakerjaan:
Setiap provinsi memiliki website resmi Dinas Ketenagakerjaan yang biasanya mencantumkan Peraturan Gubernur tentang UMP dan UMK terbaru. Cari di Google dengan kata kunci “Disnaker [nama provinsi]” atau “UMK 2026 [nama provinsi/kota]”.
Website Disnaker umumnya menyediakan dokumen PDF Pergub yang bisa diunduh, lengkap dengan daftar UMK untuk semua kabupaten/kota di provinsi tersebut.
Cek website pemerintah provinsi:
Website resmi pemerintah provinsi (biasanya dengan domain .go.id) juga sering mengumumkan penetapan UMK di bagian berita atau regulasi daerah.
Hubungi call center Disnaker:
Jika kesulitan akses internet atau tidak menemukan informasi online, bisa hubungi call center atau datang langsung ke kantor Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi untuk bertanya.
Cek media massa lokal:
Koran lokal atau portal berita daerah biasanya memberitakan penetapan UMK setiap tahunnya. Cari arsip berita sekitar November-Desember 2025 untuk info UMK 2026.
Tanya HRD perusahaan:
Cara paling praktis adalah bertanya langsung ke bagian HRD atau personalia perusahaan. Mereka wajib tahu dan menerapkan UMK terbaru di wilayah operasional perusahaan.
Kontak dan Informasi Lebih Lanjut
Jika memiliki pertanyaan atau masalah terkait UMK, berikut kontak yang bisa dihubungi:
Kementerian Ketenagakerjaan RI:
- Website: kemnaker.go.id
- Call Center: 1500-259
- Email: [email protected]
- Twitter: @Kemnaker
- Instagram: @kemnaker
Dinas Ketenagakerjaan Provinsi: Untuk masalah spesifik di daerah, hubungi Disnaker provinsi atau kabupaten/kota setempat. Nomor kontak dan alamat kantor bisa dicari di website pemerintah daerah atau melalui Google.
Ombudsman RI: Jika ada dugaan maladministrasi atau pelanggaran dalam penetapan atau penerapan UMK, bisa melapor ke Ombudsman RI melalui website ombudsman.go.id atau call center 1500-596.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH): Untuk konsultasi hukum gratis terkait perselisihan upah atau hubungan industrial, bisa menghubungi LBH di daerah masing-masing. Banyak LBH yang fokus pada advokasi hak-hak buruh.
Saat mengajukan pertanyaan atau pengaduan, siapkan data lengkap seperti nama perusahaan, alamat, jumlah pekerja, slip gaji, kontrak kerja, dan kronologi masalah untuk mempercepat penanganan.
Kesimpulan
UMK 2026 resmi naik dengan kisaran 4% hingga 6,5% tergantung daerah, dengan DKI Jakarta mencatat kenaikan tertinggi menjadi Rp5.396.464. Kenaikan ini dihitung berdasarkan formula yang mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi sesuai PP Nomor 51 Tahun 2023.
Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun berhak mendapat upah minimal sesuai UMK di wilayah tempat bekerja. Jika perusahaan membayar di bawah UMK tanpa izin penangguhan, pekerja bisa mengadu ke Disnaker atau menempuh jalur hukum.
Untuk mengetahui UMK pasti di daerah masing-masing, cek website Disnaker provinsi atau hubungi HRD perusahaan. Pahami hak dan kewajiban sebagai pekerja atau pemberi kerja agar tercipta hubungan industrial yang harmonis dan produktif.
Semoga kenaikan UMK 2026 ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mari jaga keseimbangan antara hak pekerja dan keberlangsungan usaha untuk kemajuan bersama!
Sumber dan Referensi Berita
Informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang Upah Minimum Tahun 2025, Peraturan Gubernur berbagai provinsi tentang penetapan UMP dan UMK 2026, serta data dari Kementerian Ketenagakerjaan RI (kemnaker.go.id) dan Dinas Ketenagakerjaan provinsi. Nominal UMK dapat berubah jika ada revisi Pergub atau kebijakan tambahan. Untuk informasi resmi dan paling akurat, cek website Dinas Ketenagakerjaan provinsi/kabupaten/kota masing-masing atau hubungi call center Kemnaker di 1500-259.
FAQ Seputar UMK 2026
1. Berapa kenaikan UMK 2026 dan bagaimana cara menghitungnya?
Kenaikan UMK 2026 bervariasi antara 4% hingga 6,5% tergantung daerah, dengan perhitungan berdasarkan formula: UMK 2026 = UMK 2025 x {1 + (Pertumbuhan Ekonomi + Inflasi)}. Pertumbuhan ekonomi yang digunakan adalah rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi atau nasional dalam beberapa tahun terakhir, sementara inflasi yang diperhitungkan adalah proyeksi inflasi tahun 2026. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi dan inflasi terkendali seperti DKI Jakarta, Batam, dan Balikpapan mengalami kenaikan mendekati 6,5%, sementara daerah dengan kondisi ekonomi lebih moderat ada di kisaran 4%-5%. Formula ini diatur dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 dan Kepmen Ketenagakerjaan sebagai landasan hukum penetapan upah minimum.
2. Siapa saja yang berhak menerima upah sesuai UMK 2026?
Yang berhak menerima upah sesuai UMK adalah pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun, baik status tetap maupun kontrak (PKWT) atau outsourcing. Setelah bekerja lebih dari 1 tahun, upah harus lebih tinggi dari UMK sesuai struktur skala upah perusahaan atau kesepakatan kerja bersama. Status kepegawaian (tetap/kontrak/outsourcing) tidak menghilangkan hak atas upah minimum. Pengecualian berlaku untuk pekerja magang (bukan hubungan kerja formal), pekerja paruh waktu yang upahnya dihitung per jam dengan konversi sesuai UMK, dan pekerja di perusahaan yang mendapat penangguhan kewajiban UMK dari Disnaker karena kesulitan keuangan yang diverifikasi ketat. Yang diperhitungkan adalah upah pokok plus tunjangan tetap, bukan termasuk tunjangan tidak tetap seperti lembur atau bonus.
3. Apa yang harus dilakukan jika gaji yang diterima di bawah UMK?
Langkah pertama adalah konfirmasi status dan masa kerja untuk memastikan memang berhak mendapat UMK, lalu cek apakah ada tunjangan tetap yang belum diperhitungkan. Kemudian komunikasi dengan HRD perusahaan dengan membawa data pendukung (Pergub UMK, slip gaji, kontrak kerja). Jika tidak menemukan solusi, laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota atau provinsi dengan membawa dokumen lengkap (slip gaji, kontrak, KTP, bukti lain). Disnaker akan melakukan investigasi dan mediasi dalam 2-4 minggu. Jika mediasi gagal, bisa dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan bantuan pengacara, meski jalur ini memerlukan waktu 6-12 bulan. Alternatif lain adalah melapor ke serikat pekerja jika perusahaan memilikinya untuk negosiasi kolektif dan bantuan hukum.
4. Bagaimana cara mengecek UMK 2026 di daerah saya?
Ada beberapa cara cek UMK: (1) Website Dinas Ketenagakerjaan provinsi – cari dengan Google “Disnaker [nama provinsi]” atau “UMK 2026 [nama kota]”, biasanya tersedia PDF Pergub yang bisa diunduh. (2) Website resmi pemerintah provinsi (domain .go.id) bagian berita atau regulasi daerah. (3) Hubungi call center Disnaker atau datang langsung ke kantor Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. (4) Cek media massa lokal yang biasanya memberitakan penetapan UMK di November-Desember 2025. (5) Tanya langsung ke HRD perusahaan, mereka wajib tahu dan menerapkan UMK terbaru. Untuk pertanyaan umum bisa hubungi Kemnaker call center 1500-259. Pastikan informasi dari sumber resmi, jangan percaya info dari grup WhatsApp atau sumber tidak jelas.
5. Apa sanksi bagi perusahaan yang tidak membayar sesuai UMK?
Perusahaan yang terbukti membayar upah di bawah UMK tanpa izin penangguhan dari Disnaker bisa dikenakan sanksi administratif berupa: teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha. Selain itu, bisa dituntut secara perdata untuk membayar selisih upah yang belum dibayar ditambah kompensasi atau denda. Sanksi pidana juga bisa dikenakan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan. Jika perusahaan benar-benar tidak mampu, bisa mengajukan penangguhan kewajiban UMK ke Disnaker dengan bukti keuangan lengkap (laporan keuangan, rugi laba, dokumen pendukung). Penangguhan bersifat sementara dan dievaluasi berkala, selama masa penangguhan perusahaan tetap harus membayar upah sesuai kemampuan hasil negosiasi dengan pekerja.